Jakarta – Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk menetapkan sistem pertanian, memproduksi pangan, peternakan, dan perikanan secara mandiri tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
“Oleh karena itu harus ditegakkan kembali sistem kedaulatan pangan di tangan rakyat dan diatur oleh negara. Jangan sampai dibiarkan jatuh kepada mekanisme pasar,” kata Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih saat ditemui Jalan Mampang Prapatan XIV No. 5 Mampang Prapatan Jaksel, hari ini.
Henry mencontohkan negara China yang pernah mengalami krisis ekonomi namun masih bisa mengatasinya. Hal ini dikarenakan buruh-buruh yang berada di perkotaan masih masih memiliki alat produksi dan mengolah lahan pertaniannya di desa, sehingga mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya.
“Berbeda dengan Indonesia, buruh-buruh dan petani-petani kita sudah tidak memiliki lagi lahan pertanian di desa. Kalau kita lihat dari data jumlah petani dari tahun 2003-2008 bertambah menjadi 27 juta KK, namun pertambahan tersebut tidak diikuti perkembangan usaha pertanian,” jelasnya.
Selain itu, Henry mendesak Pemerintah segera menuntaskan target realisasi redistribusi tanah kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan.
“Pemerintah jangan mengesampingkan kesejahteraan para petani. Pemerintah harus segera mencari solusi yang kongkrit dan memberikan jaminan kesejahteraan yang layak bagi para petani Indonesia,” pungkasnya.
