JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menaruh perhatian atas kehadiran kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang kembali memperlihatkan diri pada masa transisi kepemimpinan 2024. Hal itu disampaikan Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik Global Universitas Indonesia (SKSG UI), Muhamad Syauqillah, Kamis (22/2/2024).
Menurut dia, sudah jamak diketahui bahwa HTI selalu mencari celah di tengah berbagai macam agenda nasional. Kemunculan HTI pun disebutnya menjadi sinyal kuat bahwa organisasi transnasional itu masih eksis di Indonesia.
“Meskipun HTI sudah dibubarkan secara resmi oleh pemerintah, tapi sejatinya sel-selnya masih tertancap kuat. Bayangkan, acara HTI beberapa waktu lalu dihadiri oleh ribuan orang. Pesannya gamblang, yaitu menegakkan khilafah,” kata Syauqillah.
Dia menuturkan, gerakan khilafah tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Negara ini menurutnya tidak boleh terlena dengan adanya tren penurunan angka kejahatan terorisme akhir-akhir ini. “Sebab, pemikiran radikalisme dan ekstremisme yang berbahaya bagi ideologi Pancasila dan keutuhan NKRI, masih mengemuka,” ucapnya.
Dia mengatakan, era media sosial yang begitu bebas, akan sangat rawan sekali warga netizen ikut terpapar dengan agitasi dan propaganda kelompok radikalis-ekstremis. “Kelompok yang rawan terhasut seperti perempuan dan anak muda, baik milenial maupun gen-Z, sangat mungkin akan jadi sasaran target kelompok radikal teror, untuk direkrut dan digalang sebagai simpatisan baru,” kata dia.
Terlebih saat ini, suasana politik nasional masih panas. Polarisasi konfliktual di tingkat elite politik belum juga ada tanda-tanda rekonsiliasi total.
“Kalau ketegangan pasca-Pemilu 2024 tersebut tidak dimitigasi dengan cepat, kelompok teroris yang selama ini tertidur, akan bangun kembali, lalu membonceng kerusuhan politik,” ucap Syauqillah.
Oleh karena itu, dia mengingatkan pemerintah mesti meningkatkan kewaspadaan dan ketegasan terhadap kampanye paham yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Dia bahkan mendorong dibuatnya aturan yang tegas melarang penyebaran ideologi anti-Pancasila jika diperlukan. Bagi dia, lebih baik mencegah daripada mengobati luka akibat kelalaian kita memastikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Tren terorisme juga mengalami pergeseran, khususnya terorisme siber.
“Semua unsur-unsur keamanan, mesti menghadirkan formula yang tepat untuk mengatasi ancaman terorisme siber secara komprehensif. Terutama juga membangun kontra narasi terhadap kampanye khilafah dari bekas pentolan HTI tadi,” ujarnya.
