Pemerintah melalui direncakan akan melakukan penyesuain terhadap harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersudsidi dalam waktu dekat ini.
Kendati demikian, belum dapat dipastikan kapan kebijakan tersebut akan diberlakukan oleh pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalalm pernyataannya yan terbaru tidak ingin tergesa-gesa dalam mengambil keputusan tersebut.
“BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikulkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian ya,” kata Jokowi di kujungan kerja ke Papua pada Kamis (1/9/2022).
Sejalan dengan kebijakan ini, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi energi hingga Rp502,4 triliun.
Tujuannya, kata Sri Mulyani untuk membantu masyarakat miskin atau tak mampu, tapi faktanya kelompok tersebut hanya menikmati sedikit.
“Jadi uang ratusan triliun ini yang banyak menikmati kelompok menengah atas. Yang paling miskin justru mendapatkan kecil,” kata SMI beberapa waktu lalu.
Sri Mulyani juga menyebut, pada 2022 subsidi BBM dan kompensasi akan mencapai Rp 689 triliun atau lebih Rp 195,6 triliun dari yang dianggarkan pemerintah dalam APBN 2022 senilai Rp 502,4 triliun.
“Ini yang akan mempersempit ruangan tahun anggaran 2023. Oleh karena itu kami menyimak dan melihat pandangan fraksi mengenai bagaimana menyikapi sebuah belanja shock absorber yang begitu besar,” katanya, pada Rabu (31/8/2022).
Kenapa harga BBM butuh penyesuaian?
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan harga minyak mentah dunia yang tinggi dan belum redamnya perang Ukraina-Rusia membuat Indonesia tak ada pilihan lain.
Menurut Luhut Konflik kedua negara pecahan Uni Soviet itu berdampak pada krisis pangan dan energi global, termasuk Indonesia.
“Harga minyak ini pun akan masih berfluktuasi di atas US$ 100 per barel. Seluruh dunia akan mengalami dan itu berat buat kita. Harga crude oil itu masih bisa naik ke depan,” kata Luhut pada Selasa (30/8/2022).
Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan bahwa penyesuaian harga BBM Subsidi ini memang sudah tidak bisa dihindari lagi.
Menurut Mamit, harga minyak saat ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sehingga membuat beban keuangan negara sangat berat terkait dengan beban subsidi dan kompensasi yang harus dibayarkan kepada badan usaha.
“”Melalui kenaikan ini dapat mengurangi beban subsidi energi yang saat ini sangat tinggi. Sudah cukup kita membakar uang kita di jalan,” ujarnya.
“Seharusnya subsidi bisa dialihkan secara langsung kepada masyarakat miskin dan sektor lain yang membutuhkan,” katanya.
Ditegaskan Mamit, melalui penyesuaian Harga BBM Subsidi juga dapat mengurangi disparitas harga antara BBM Subsidi dan Non Subsidi.
Selain itu, subsidi BBM sebaiknya tetap harus diatur penggunaannya dan ditujukan untuk masyarakat yang berhak.
Anggota Komisi VII DPR RI, Adian Napitupulu turut menyoroti penggunaan BBM subsidi, misalnya jenis Solar yang banyak digunakan oleh truk perusahaan tambang dan perkebunan. Dari hitungannya, ada kerugian yang dialami negara.
Kerugian tersebut dihitung dari nilai subsidi Solar untuk sektor perkebunan yang mencapai lebih dari Rp 55 triliun.
“Lalu pajak kebun sawit yang masuk ke negara kita ada Rp 20 triliun. Ada selisih Rp 35 triliun. Ini kita jadi rugi,” kata Adian.
Berdasarkan pengamatan Adian, BBM subsidi kerap berpolemik setiap dua tahun sekali. Ini terjadi karena tidak ada formulasi yang tepat dalam menetapkan harga BBM.
“Selama tidak ada formulasi yang tepat, dua tahun atau empat tahun lagi kita akan ramai lagi. Jadi sebelum mengambil keputusan, kita kaji ulang semuanya,” jelas Adian.
BBM untuk kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Marsudi Syuhud mengemukakan, penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek, yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan negara sendiri.
Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan.
Sehingga BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindarkan.
“Ini sesuai dengan ajaran agama Islam, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak,” ucap Marsudi.
Pengamat sosial UIN Syarif Hidayatullah, Prof Azyumardi Azra mengatakan, penyesuaian harga BBM sebagai upaya menghindarkan dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus pemerintah AS, yang berkali-kali lockdown akibat likuiditas keuangan yang terganggu.
Ditegaskan Azyumardi, keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM boleh saja diterapkan, namun jika bisa dilakukan secara bertahap. Tujuannya agar masyarakat tidak terkejut dan panik.
“Saya usulkan kenaikannya jangan sekaligus agar tidak terasa. Kalau naiknya langsung banyak nanti masyarakat yang terkejut,” kata Azyumardi.
Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa BLT BBM merupakan bantuan langsung tunai dari Pemerintah kepada masyarakat penerima manfaat senilai Rp150 ribu per orang untuk empat bulan.
BLT tersebut dibayarkan sebesar Rp300 ribu sebanyak dua kali melalui berbagai saluran Kantor Pos Indonesia. BLT BBM yang diberikan pemerintah yakni sebagai solusi untuk mempertahankan daya beli masyarakat.
“Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik,” kata Jokowi di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9/2022).
“Tadi kami menyerahkan BLT BBM yang diberikan sebesar Rp600 ribu untuk empat bulan. Tadi diserahkan untuk dua bulan di depan, sudah diserahkan untuk Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, di Saumlaki,” tambahnya.
Sementara itu, terkait kepastian harga BBM sendiri, Jokowi mengaku masih menunggu kalkulasi.
“Untuk (harga) BBM-nya, semuanya masih dikalkulasi dan hari ini akan disampaikan ke saya mengenai kalkulasi dan hitung-hitungannya,” tegasnya.
