Jakarta – Gebrakan program Polisi RW mendapat apresiasi dari masyarakat lantaran dinilai dapat menciptakan pemilu damai tanpa adanya perpecahan berlatar belakang politik.
Sekjen JARI 98, Arwandi mengatakan keberasaam Polisi RW adalah bentuk konkret untuk mendekteksi segala bentuk ancaman dan ganguan di masyarakat seperti terorisme, perdedaran narkoba hingga memburu para koruptor.
“Ruang gerak kejahatan akan diminimalisir. Polisi RW juga akan mengedukasi masyarakat misal hoaks dalam rangka membangun pemilu damai,” kata Arwandi dalam diskusi JARI 98 di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (18/7/2023).
Menurut Arwandi, Polisi RW juga melakukan pendekatan dengan mayarakat sehingga masyarakat tahu dan paham bagaimama mengedepankan keamanan dan ketertiban dalam menciptakan pemilu damai.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS, menegaskan pemilu damai tidak cukup hanya polisi dan masyarakat saja.
Kata dia, harus semua elemen tersebut bersama-sama memiliki tujuan untuk menciptakan pemilu damai.
“Aktor politik juga harus berperan aktif dan harus memiliki keinginan bahwa pemilu akan damai,” kata Fernando.
“Kemudian juga netralitas. Kepolisian, TNI, ASN, penyelenggara pemilu itu hrus netral. Supaya tidak mengganggu stabilitas keamanan di masyarakat,” kata dia lagi.
Lebih lanjut, pada pemilu kemarin justru ketidaknetralan tersebut diduga banyak terjadi di kalangan ASN.
Kemudian tentang isu SARA, ditegaskan dia, dapat menjadi pemicu pemilu tidak damai.
“Hoaks kemudian SARA karena bagaimanapun juga isu agama itu yang sanga riskan untuk membuat konflik di masyarakat,” ungkap dia.
“Ketika kita melihat bahwa Polisi RW sudah diterapkan, saya harap dengan tugas yang tadi disampaikan, jangan sampai ada kecolongan lagi,” jelasnya.
Dia menjelaskan bahwa dalam menjaga ketertiban dan keamanan serta pertahanan bukan hanya tugas TNI-Polri.
“Sehingga capaian yang dicapai oleh itu akan bisa teruwud dengan polisi-polisi yang ditempatkan sebagai Polisi RW sehingga bisa terwujud pemilu damai yang akan datang,” ujarnya lagi.
Direktur eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto menilai peran fungsi Polisi RW kembali ke filosofi kepolisian itu sendiri, yakni menjaga keamanan dan ketertiban.
“Menjaga pemilu damai, kepentingannya dari, oleh dan untuk masyarakat. Pemaknaan ini sebagai jembatan komunikasi masyarkat dan kepolisian menjaga kondusifitas,” ujarnya.
Dia mengatakan bahwa pemilu selayaknya harus dilakukan secara riang gembira. Siapapun pemenangnya tujuannya adalah untuk indonesia raya.
Ditambahkannya, menjaga kondusivitas keamanan tidak hanya satu insititusi atau satu kelompok.
“Jadi ketika munculnya Polisi RW ini saya juga beri catatan jangan berorientasi kepada proyek. Mau judulnya apapun yang utama adalah keamanan dan ketertiban,” tegasnya.
“Polisi RW ini juga bisa jadi kekuatan rakyat juga, tinggal bagaimama kita memaknai ini terutama di lingkungan. Pemilu ini gak perlu dibikin momok yang menakutkan. Namanya pemilu ya kita bikin aja riang gembira,” ujarnya lagi.
Ditegaskan Hari bahwa bila ingin Polisi RW efektif tentu harus libatkan publik. Sebab, tantangan terbesar bangsa ini adalah oecah belah dan polarisasi.
“Jangan lagi ada politik polarisasi di masyarakat dengan cara-cara tidak manusiawi,” ungkapnya.
Sementara itu, Aktivis 98 Yogyakarta, Roy FMS mengapresiasi langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam terbosan program Polisi RW.
“Kita bersyukur mengapresiai Kapolri yang menghasilkan Polisi RW ini. Ini terobosan sebagai alat untuk memastikan kedamaian pemilu,” ujar Roy.
Ditegaskannya, model Polisi RW tersebut banyak diterapkan di banyak negara. Memang, program ini langsung masuk ke tengah-tengah masyarakat
