Jakarta – Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam menangani wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang melanda sektor peternakan nasional. Organisasi profesi dokter hewan ini menilai langkah-langkah yang diambil pemerintah, termasuk vaksinasi massal, pembatasan lalu lintas ternak, serta peningkatan pengawasan kesehatan hewan, sudah berada di jalur yang tepat untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
Ketua I PDHI, drh. Bonifasius Suli Teruli Sitepu mengungkapkan bahwa kerja sama antara pemerintah, dokter hewan, dan para peternak sangat krusial dalam upaya pengendalian PMK.
“Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mengamankan kesehatan hewan ternak di Indonesia. PDHI siap mendukung dengan tenaga ahli serta memberikan edukasi kepada peternak terkait tata cara pencegahan dan penanganan PMK,” ujarnya dalam keterangan resmi.
Salah satu kebijakan yang mendapat perhatian adalah program vaksinasi nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian. Hingga saat ini, jutaan dosis vaksin telah didistribusikan ke berbagai daerah dengan tingkat risiko tinggi. PDHI turut berperan aktif dalam mengawal proses vaksinasi dengan memastikan prosedur berjalan sesuai standar medis veteriner.
Selain itu, PDHI juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak, terutama menjelang perayaan hari besar keagamaan seperti Idul Adha, di mana permintaan hewan kurban meningkat drastis.
“Penerapan biosekuriti yang ketat di kandang dan pasar hewan harus terus diperkuat agar tidak terjadi lonjakan kasus baru,” tambah drh. Bonifasius Suli Teruli Sitepu.
Dukungan PDHI ini sejalan dengan target pemerintah untuk mencapai status Indonesia bebas PMK pada tahun 2027. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara pemerintah, tenaga medis veteriner, serta pelaku usaha peternakan, diharapkan wabah ini dapat dikendalikan secara efektif demi menjaga ketahanan pangan nasional dan keberlanjutan industri peternakan di Indonesia.
