Papua – Pengamat Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta menyoroti pernyataan Jeffrey P Bomanak yang mengakui soal penembakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap Yahukimo terhadap aparat keamanan di Kab. Yahukimo, 2 Desember 2022.
Menurut Stanislaus, permasalahan di Papua memang sangat kompleks dan tidak bisa ditangani dengan satu resep. Terhadap masyarakat Pemerintah harus menggunakan pendekatan humanis dengan tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Negara terutama melalui pemerintah daerah harus hadir di masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap negara meningkat, ruang eksistensi bagi OPM semakin terbatas,” tegas Stanislaus, hari ini.
Namun, kata dia, bagi kelompok seperti OPM yang sudah jelas-jelas melakukan aksi kekerasan, apalagi menjadikan masyarakat sebagai sasaran, maka pemerintah melalui aparat keamanan wajib mengerahkan segala upaya untuk melindungi masyarakatnya dan melakukan penegakan hukum terhadap OPM.
“Tentu saja sebagai kelompok yang anti pemerintah, OPM mempunyai kebutuhan untuk eksistensi, terutama untuk menarik dukungan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Papua,” terangnya.
Dia melanjutkan salah satu upaya eksistensinya adalah dengan melakukan propaganda kepada publik termasuk Internasional terkait aktivitasnya melawan pemerintah atau aparat keamanan (TNI, Polri dan Intelijen) di Papua.
Untuk menyikapi hal tersebut, lanjutnya, Pemerintah sebaiknya tetap mengutamakan upaya perlindungan terhadap masyarakat.
“Namun tetap tegas terhadap upaya kelompok-kelompok yang sudah menggunakan kekerasan dan menjadikan masyarakat dan aparat sebagai korban,” ucapnya.
Dia juga menilai kelompok OPM juga kerap melakukan propaganda seolah-olah terdzolimi dan sebagai korban supaya bisa menggunakan isu HAM yang sangat seksi untuk diinternasionalisasi.
“Yang jelas upaya kekerasan harus dihindari baik dari pihak pemerintah maupun dari pihak OPM, namun jika upaya persuafif tidak bisa dilakukan, dan keselamatan masyarakat sudah terancam maka aparat keamanan harus tegas,” bebernya.
Dikatakannya, OPM tentu saja menggunakan strategi propaganda untuk mencari dukungan dari dalam negeri maupun luar negeri, tetapi negara harus tegas, keselamatan masyarakat menjadi yang utama, dan secara paralel pemerintah harus hadir di masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara dan menutup ruang gerak OPM.
“Karena jika pemerintah/negara tidak hadir kekosongan itu akan dimanfaatkan oleh OPM,” pungkasnya.
