Upaya Dorong Percepatan Swasembada Energi, Aspermigas Gandeng Stakeholder Selesaikan Problem Illegal Drilling

banner 468x60

Jakarta – Masalah pengeboran minyak ilegal yang semakin meluas di Indonesia memerlukan langkah konkret dan kerja sama lintas sektor. Informasi terbaru, pada Sabtu 9 November 2024 lalu, pihak kepolisian berhasil menemukan dan menutup puluhan sumur ilegal di kawasan Hutan Harapan perbatasan Jambi dan Sumatra Selatan. Selain menyebabkan kerugian negara sebesar puluhan triliun rupiah per tahunnya, kematian dari kecelakaan yang terjadi, serta kerusakan lingkungan yang substansial, kegiatan ilegal ini juga dapat berdampak terhadap iklim investasi dan mempersulit usaha pemerintah dalam memenuhi swasembada energi yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam menyikapi hal tersebut, Asosiasi Perusahaan Migas Indonesia (ASPERMIGAS) mengusulkan beberapa langkah strategis untuk menanggulangi masalah pengeboran minyak ilegal. Ketua Aspermigas Mustiko Saleh, Sekjen Aspermigas Elan Biantoro, dan Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal menyampaikan berbagi pandangan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi tantangan besar ini.

“Dalam waktu dekat, tepatnya pada Januari 2025, kami berencana mengundang berbagai stakeholder untuk duduk bersama dan mencari solusi. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, butuh keterlibatan semua, dari pemerintah hingga masyarakat,” kata Mustiko, Kamis (21/11/2024). Rencana pertemuan ini merupakan bagian dari upaya ASPERMIGAS untuk menyusun solusi jangka panjang yang mampu memberantas praktik pengeboran minyak ilegal di Indonesia.

Salah satu solusi yang diusulkan oleh ASPERMIGAS adalah pembentukan badan khusus yang melibatkan berbagai instansi, termasuk Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, KPK, serta Kementerian ESDM dan SKK Migas, serta dipimpin oleh aparat penegak hukum yang melapor langsung kepada Presiden. “Dengan koordinasi lintas instansi ini, kita bisa melakukan penanganan dari hulu ke hilir, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan yang lebih besar di belakangnya secara lebih efektif,” jelas Elan.

Ia menambahkan bahwa penegakan hukum harus menjadi prioritas utama. “Kita tidak bisa setengah-setengah dalam hal ini. Hukuman yang berat harus dijatuhkan kepada mereka yang terlibat, termasuk pemodal dan oknum yang melindungi aktivitas ilegal ini,” tegasnya.

Selain penegakan hukum, ASPERMIGAS menekankan pentingnya solusi ekonomi bagi masyarakat sekitar. Banyak penduduk di sekitar lokasi pengeboran ilegal terlibat dalam aktivitas ini karena kurangnya alternatif pekerjaan.

“Kami di ASPERMIGAS percaya bila penegakan hukum berjalan lancar program pemberdayaan ekonomi yang nyata akan bisa terlaksana secara efektif sehingga dapat membantu masyarakat lokal lepas dari jeratan illegal drilling secara permanen” jelas Moshe Rizal. Ia mengusulkan program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja baru yang dapat memberikan alternatif yang layak bagi masyarakat.

Penggunaan teknologi juga menjadi bagian penting dari strategi ASPERMIGAS. “Kami ingin memanfaatkan teknologi drone dengan sensor khusus untuk memantau aktivitas pengeboran ilegal secara real-time. Ini akan memberi kami keunggulan dalam mendeteksi lokasi sumur ilegal di wilayah terpencil, sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat,” kata Elan. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, yang selama ini sulit dilakukan di lapangan.

Elan juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. “Masyarakat di sekitar lokasi pengeboran ilegal adalah pihak yang paling terkena dampak, jadi penting sekali mereka dilibatkan dalam pengawasan ini,” tambahnya. ASPERMIGAS berencana untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pengeboran ilegal dan bagaimana mereka bisa berkontribusi dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan.

Terkait dengan langkah-langkah ini, Mustiko juga menekankan bahwa dukungan pemerintah sangat diperlukan. “Kami berharap adanya kebijakan yang lebih mendukung pemberantasan illegal drilling, misalnya dengan memberikan insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam pengawasan dan pemulihan wilayah yang terkena dampak,” ujarnya. Kebijakan ini, menurutnya, akan memotivasi lebih banyak perusahaan migas untuk berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan industri migas.

Pertemuan yang akan diadakan pada Januari tahun depan nanti diharapkan dapat menjadi titik awal bagi kolaborasi yang lebih erat antara semua pihak. “Ini adalah kesempatan kita untuk benar-benar membuat perubahan. Jika semua pihak bisa bersinergi, saya yakin kita bisa mengatasi masalah ini dan menjaga masa depan industri migas kita,” tutup Mustiko dengan optimis.

banner 300x250

Related posts

banner 468x60

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *